BACKGROUND STORY
Tokyo (東京), nama resminya Metropolis Tokyo (東京都 Tōkyō-to), adalah satu dari 47 prefektur yang ada di Jepang. Tokyo menggantikan Kyoto sebagai ibu kota Jepang. Tokyo awalnya dikenal sebagai Edo (江戸) yang berarti "muara". Namanya diubah menjadi Tokyo (tō "timur" dan 京 kyō "ibu kota") ketika menjadi ibu kota kekaisaran yang ditandai dengan pemindahan singgasana Kaisar Tokugawa pada tahun 1868. Pengubahan nama sekaligus pemberian kata "ibu kota" (京) sejalan dengan tradisi Asia Timur (seperti Kyoto (京都), Beijing (北京) dan Nanjing (南京)). Selama periode Meiji awal, kota ini juga disebut "Tōkei", sebuah pelafalan alternatif untuk kanji yang sama dengan "Tokyo".
Dalam menjalankan roda kehidupan di dalamnya, Tokyo sebagai ibu kota diakusisi oleh pengaruh kekuasaan lima klan besar (Godai) yaitu Minamoto (源氏), Taira (平氏), Fujiwara (藤原氏), Tachibana (橘氏), dan Mutsuhito (睦仁).
Hal ini terjadi semenjak diberlakukannya Restorasi Meiji dan masing-masing klan memiliki karakteristik berdasarkan ideologi yang mereka anut dari lima butir Undang-Undang Restorasi Meiji sebagai berikut:
A. Pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama.
B. Semua kalangan, atas dan bawah, harus bersatu dalam menjalankan urusan negara.
C. Rakyat biasa, begitu pula pejabat pusat dan militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan sehingga mereka tidak bosan.
D. Kebijakan lama yang buruk ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam.
E. Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran.
PEMBERLAKUAN RESTORASI MEIJI
Bermula pada tahun 1868, Kaisar Tokugawa yang memimpin Jepang saat itu mengumumkan adanya pengembalian kekuasaan dari Shogun kepada Kaisar sekaligus pemindahan ibu kota dari Kyoto ke Tokyo. Keputusan Kaisar Tokugawa inilah yang disebut sebagai Restorasi Meiji.
Restorasi Meiji menjadi gerbang pembuka adanya kendali fraksi dari empat klan yaitu Minamoto, Taira, Fujiwara, dan Tachibana.
Otoritas dari keempat klan terlihat dari bagaimana anggota-anggota mereka menjadi kelompok mayoritas yang menduduki kursi pemerintahan bahkan menjadi anggota keluarga kerajaan.
Namun, di antara keempat klan tadi, terdapat satu keluarga klan tertua bernama klan Mutsuhito yang dahulunya merupakan pendukung Kaisar Mutsuhito—kaisar yang bertakhta jauh sebelum Kaisar Tokugawa.
Sebagai klan tertua, klan Mutsuhito terbukti langgeng di pemerintahan dengan pengaruh fraksi yang tidak kalah kuat. Kelima klan yang memiliki pengaruh kuat tersebut selanjutnya disebut sebagai Godai (五大) atau The Great Five.
Akan tetapi, pemberlakuan Restorasi Meiji nyatanya membuat perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial di Jepang, yang berbuntut pada perebutan kekuasaan.
Belum usai masa kepemimpinan Kaisar Tokugawa, pada tahun 1927, Jepang mengalami krisis keuangan yang disebut Krisis Showa dan ditandai dengan ambruknya ekonomi Jepang pasca Perang Dunia I. Hal itulah yang mengharuskan Kaisar Tokugawa lengser dari takhta.
Gejolak pada struktur politik dan sosial juga menyebabkan pengangkatan kaisar baru mendulang banyak perdebatan. Ini terjadi karena Kaisar Tokugawa memiliki lima orang anak laki-laki yang seluruhnya bersaing dalam merebut kedudukan dengan dukungan dari masing-masing Godai.
Namun, perdebatan politik panjang dan kendali Godai yang tak kunjung selesai, membuat Kaisar Tokugawa akhirnya menunjuk menantu atau suami dari anak perempuan satu-satunya sebagai pengganti. Dengan demikian, suami Putri Tsurune (anak perempuan Kaisar Tokugawa), yaitu Kaisar Taishō resmi bertakhta.
KEBIJAKAN LIMA KLAN
Pengangkatan Kaisar Taishō membuat perseteruan antar lima klan semakin menjadi-jadi. Mereka berupaya menguasai kursi kabinet karena Kaisar Taishō sendiri nyatanya tidak berpihak pada klan mana pun.
Konflik panjang terjadi tidak hanya dalam urusan politik. Perpecahan dan pertumpahan darah yang melibatkan anggota klan juga acapkali muncul hingga pada puncaknya, di tahun 1947, perang antar klan bernama Perang Meiji I meletus.
Ketika sudah tidak sanggup lagi mengendalikan situasi politik dan perpecahan, Kaisar Taishō dan beberapa anggota The House of Councillors (参議院, Sangiin) memutuskan untuk mengelompokkan penduduk Jepang, termasuk Tokyo, ke dalam lima klan sebagai identitas mereka.
Masing-masing klan diketuai oleh seorang Daimyō (大名) atau the Leader of Clan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya perang sipil sehingga mereka bisa berlindung atas nama kelompok dalam Godai.
Keputusan yang dikenal sebagai Kebijakan Lima Klan tersebut memberikan hasil di luar harapan. Bukannya meleburkan pengaruh klan, perserikatan antar klan justru semakin erat dan ikatan antar anggota klan bagaikan perjuangan sedarah.
Hal ini disebabkan karena syarat menjadi anggota klan adalah kesamaan karakteristik sehingga sebagian besar anggota klan merasa senasib sepenanggungan. Kondisi ini juga menjerumuskan Jepang pada situasi yang mirip dan tidak jauh berbeda ketika sistem Shogun masih ada.
Walaupun pada kenyataannya, Restorasi Meiji sendiri masih berlaku dan kekuasaan tetap berada di tangan Kaisar. Akan tetapi, Kaisar tidak memiliki hak tertentu untuk mengatur anggota klan karena mereka sepenuhya berada di bawah tanggung jawab Daimyō, tetapi Kaisar berhak membuat aturan sebagai penjaga perdamaian kota dan menangguhkan atau bahkan memberhentikan seorang Daimyō.
Kondisi ini terus berlangsung hingga sekarang. Belum lagi, seringkali ada perebutan distrik kekuasaan yang berujung pada pertempuran lokal demi mendapat gelar klan terbaik di kota.